JABARNEWS | PURWAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta untuk semua bantuan dan program pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar diganti dengan bantuan tunai.
Dedi Mulyadi menilai dalam bantuan yang diberikan pemerintah itu, jika diganti dengan bentuk uang tunai, di nilainya bisa mendongkrak perekonomian lokal lainnya.
“Jika satu kecamatan mendapat bantuan domba atau sapi dalam bentuk uang tunai, maka pasar di kecamatan itu akan hidup,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari Kompas.com, Selasa (08/12/2020).
Ia pun menyarankan, dalam hal ini, pemerintah cukup memberikan arahan dan petunjuk teknis serta standarisasi ternak yang harus dibeli oleh penerima bantuan.
Misalnya bantun ternak. Ngapain harus ada pengadaan ternak. Sudah aja kelompok mana yang diberi, kemudian dikasih standardisasi. Misalnya sapi itu tingginya harus sekian, berat badannya sekian. Nanti tinggal dicek, rakyat kecil itu kan takut (melanggar),” kata Dedi.
Menurut Dedi, lain halnya jika bantuan itu diberikan dalam bentuk fisik ternak melalui pengadaan atau tersentralisasi. Petani atau pasar ternak di sekitarnya jadi sepi. Selain itu, terkadang ternak dari satu daerah tidak cocok ketika ditempatkan di daerah lain.
“Kemudian ternak dikirim dari lokasi lain, kemudian rumputnya tidak cocok. Akhirnya mati ternak itu,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, bantuan dalam bentuk uang tunai itu juga bisa diterapkan dalam program bantuan perahu untuk nelayan, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali tersentral dan rata-rata dibuat dalam bentuk perahu fiber yang merupakan pabrikan. Kemudian perahu itu dikirim ke daerah pelosok.
Menurut Dedi, jika nelayan nyaman menggunakan perahu dari kayu, sementara di lokasi itu ada pabrik atau perajin perahu dari kayu, tinggal beli saja di sana. Sehingga bantuan tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada penerimanya, tetapi juga ke masyarakat sekitar.
Menurut Dedi, soal itu sebenarnya adalah tugas inti dari pemerintah. Kata dia, tugas dari pemrintah itu adalah membuat regulasi, yaitu memberi panduan, standardisasi dan keselamatan.
“Kan tugas pemerintah teh itu. Mengadvokasi, memberi saran dan rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi. Kalau pemerintah kerja hanya tunjuk orang yang sudah punya kualifikasi, siapa pun bisa dong, tak usah sekolah tinggi-tinggi. Kan tugas pemerintah itu mikir,” kata Dedi.
Penulis: Ikbal Safana
