JABARNEWS | PURWAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara berlokasi di Jalan Raya Jenderal Sudirman (Pasar Jumat), Kabupaten Purwakarta, mulai beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, pada Senin (7/12/2020).
Diktahui, dengan sistem pelayanan yang terkolaborasi, satu pintu, rekreatif, inovatif dan amanah (Ksatria), pusat layanan publik di Kabupaten Purwakarta yang diberi nama Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara itu akan melayani sekitar 185 layanan dari 34 instansi yang terdiri dari 16 OPD Purwakarta, 8 BUMN dan BUMD, 9 intansi vertikal dan 1 intansi dari provinsi.
Dengan adanya MPP Bale Madukara ini, masyarakat yang akan mengurus administrasi, tak perlu repot muter-muter kantor sejumlah dinas. Di mal yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Pasar Jumaah itu terdapat layanan mulai dari perizinan, pembuatan KTP, administrasi kependudukan lainnya, pembuatan SIM, STNK, e-tilang, layanan pajak, layanan imigrasi hingga layanan pernikahan.
Menurut Tjahjo Kumolo, pelayanan publik akan cepat dan tepat sasaran bila pemerintah daerah mampu membuat sistem berbasis teknologi informasi. Pelayanan publik berbasis IT idealnya akan memangkas kebiasaan birokrasi yang njelimet.
“Semangatnya mengintegrasikan pelayanan. Purwakarta dan 46 daerah lainnya dapat menyatukan suara demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ucap Tjahjo.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengapresiasi inovasi dibidang pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemkab Purwakarta. Inovasi ini sangat berguna dalam rangka kecepatan dan ketepatan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan.
“Sudah zamannya serba cepat dan tepat. MPP ini diprioritaskan untuk seluruh warga Purwakarta. Semuanya harus terlayani secara cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi,” ucap Kang Uu, sapaan akrab Wagub Jabar.
Dijelaskannya, MPP ini merupakan MPP ke dua di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya sudah ada di Kabupaten Sumedang.
“Saya merasa bangga dengan adanya MPP yang kedua setelah Sumedang. Semoga ini menjadi motivasi bagi seluruh kabupaten/kota lainnya yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Tutur Kang Uu.
Sementara, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan, gedung MPP ini menghadirkan pelayanan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, hal ini berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.
“MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” Ucap wanita yang akrab disapa Ambu Anne itu.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta mempunyai misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi tersebut, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
“Tata kelola pemerintahan yang dimaksud diantaranya mencakup pelayanan publik. Termasuk membangun fasilitasnya. Dan untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan itu, lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik,” paparnya.
Ambu Anne menambahkan, diantara wujud dari program tersebut, yakni menyediakan pusat layanan publik berupa Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini pun, sejalan dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digulirkan sejak 2017 lalu.
“Program ini, merupakan satu diantara bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Gigin Ginanjar
