JABARNEWS | BANDUNG – Menyoroti pentingnya transparansi dalam pemberantasan korupsi, Jurnalis Hukum Bandung (JHB) mendorong aparat penegak hukum untuk membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis dalam peliputan kasus. Hal ini disampaikan khususnya terkait penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri setempat.
Desakan ini merupakan bagian dari pernyataan sikap JHB dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa 9 Desember 2025 di Bandung. Organisasi ini sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial melalui jurnalisme yang independen.
Dukungan dengan Pengawasan Ketat
Dalam pernyataannya, JHB menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum (APH). Namun, dukungan ini disertai harapan agar APH bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.
“Atas dasar itu, Jurnalis Hukum Bandung siap mengawal dan mendukung aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan satu catatan utama: tidak boleh ada tebang pilih,” tegas Ketua JHB, Suyono.
Suyono menambahkan, hukum harus ditegakkan secara adil dan setara. Prinsip ini berlaku untuk siapa pun pelakunya tanpa memandang jabatan atau latar belakang.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam perkara korupsi. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara transparan, objektif, dan akuntabel demi rasa keadilan masyarakat,” jelasnya.
Transparansi sebagai Kunci Akuntabilitas
Anggota JHB, Ichsan, secara khusus menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari APH. Ia berharap polisi, jaksa, maupun KPK membuka akses luas bagi jurnalis. Menurutnya, transparansi dalam peliputan sangat penting untuk memenuhi akuntabilitas publik.
“Publik menaruh harapan besar agar Kejari Bandung dapat menuntaskan kasus ini secara objektif dan tidak berhenti di permukaan. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” kata Suyono mengenai kasus korupsi di Pemkot Bandung.
Selain itu, Ichsan juga mendorong APH di Jawa Barat untuk bertindak tegas.
“Jangan ragu karena rakyat akan berada di belakang aparat penegak hukum jika kasus korupsi diusut tuntas,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan masyarakat akan menguat apabila penegakan hukum dilakukan dengan konsisten dan transparan.
Korupsi sebagai Ancaman Sistemik
JHB memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Suyono menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan serius dengan dampak sistemik. “Korupsi hari ini sudah menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Ia merusak sistem, mematikan keadilan, dan menyengsarakan rakyat,” paparnya.
Oleh karena itu, JHB menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membasmi korupsi. Gerakan ini harus mencakup pemberantasan kolusi dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.
Aksi Nyata dan Komitmen Berkelanjutan
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, JHB tidak hanya mengeluarkan pernyataan sikap. Organisasi ini juga menggelar diskusi tentang penegakan hukum. Mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk antikorupsi di depan Pengadilan Tipikor Bandung.
Aksi ini merupakan bentuk komitmen nyata JHB. “Perang melawan korupsi membutuhkan keberanian dan konsistensi semua pihak. Pers akan terus berdiri di garda depan untuk mendukung dan mengawal penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan,” tutup Suyono.
Dengan demikian, JHB menempatkan diri sebagai mitra kritis bagi APH. Mereka siap mendukung sekaligus mengawasi setiap proses hukum. Tujuannya adalah terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil dan transparan di mata publik.(Red)
