JABARNEWS | MAJALENGKA – Persoalan sistem keuangan desa (Siskeudes) terus mengemuka. Bahkan, Bupati Majalengka periode 2013 – 2018, H. Sutrisno, yang pada saat terjadi Bintek pada Mei 2018 masih menjabat Bupati, mengaku tidak pernah diberi tahu mengenai informasi tersebut.
Dia kaget sekaligus menyayangkan, karena mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) digeledah Kejari Majalengka, karena ada dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp. 4 miliar lebih.
“Saya kaget lihat berita dalam sepekan ini. Tentang Bintek Siskeudes. Waktu itu bulan Mei, saya masih menjabat, tapi tak pernah ada informasi mengenai Bintek,” ujar Sutrisno, saat dikonfirmasi, Jumat (15/2/2019) sore.
Sutrisno merasa kasihan kepada para kepala desa, karena harus diperiksa gara-gara kasus itu. Dia merasa prihatin karena tahu-tahu ada mencuat informasi mengenai Siskeudes dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Bintek sebesar Rp. 15 juta per desa.
“Tidak pernah ada tembusan informasi ke saya waktu itu. Saya juga heran, tiba-tiba ramai Siskeudes, kasihan itu para kuwu, diperiksa dan ditanyain. Dari DPMD saya gak pernah dikasih surat tentang Bintek pada bulan Mei itu. Itu kan kedinasan seharusnya diberitahukan kepada bupatinya,” ungkapnya.
Sutrisno menuturkan, seharusnya jika ada informasi mendesak yang menyangkut persoalan pemerintah desa, biasanya ada tembusan surat tertulis karena itu persoalan kedinasan. Namun, pada bulan Mei 2018, seingatnya waktu itu semuanya sedang sibuk momen Pilkada Gubernur dan Bupati Juni 2018.
“Bulan Mei itu ya, itu berarti semua sedang sibuk Pilkada, tetapi seharusnya dinas terkait memberitahukan perihal informasi itu kepada yang paling berwenang dalam hal ini bupati. Jelas saya paling marah, kalau saya tahu waktu itu, tentu akan saya tegur.” tandasnya. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
