JABARNEWS | PURWAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengatakan, pihaknya mengembalikan sebanyak 1 ton beras dari Bulog dengan kualitas tak layak konsumsi untuk 10 ribu kepala keluarga di enam kecamatan yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Beras tak layak tersebut sudah ditukar dengan beras kualitas medium.
“Sudah kita tukar menjadi kualitas premium dan beras yang ada di Kantor Dinsos itu hanya untuk sample,” kata Iyus, Jum’at (15/5/2020).
Iyus menjelaskan, beras tak layak ini awalnya diajukan Bulog ke Dinsos untuk dibagikan ke warga, namun beras tersebut ditolak karena tak layak dan akhirnya dikembalikan.
“Di enam kecamatan yang PSBB beras akan disalurkan sebanyak 100 ton diperuntukan untuk 10 ribu KK dan masing-masing KK mendapatkan 10 kilogram beras,” ujarnya.
Iyus menambahkan, Pemkab Purwakarta memastikan tak ada beras oplosan yang diberikan ke warga.
Terpisah, Ceceng Abdulqodir, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta merasa prihatin dengan kondisi beras tak layak untuk warga terdampak pandemi dari Pemrov Jabar itu.
Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Jabar memperhatikan kualitas bantuan yang diberikan. Bukan sekedar bantuan dan kemudian pencitraan semata.
“Saya berulang katakan, daripada bentuk sembako (beras -red), lebih baik bentuk uang. Selain warga bisa menentukan alokasi kebutuhannya sendiri dari uang bantuan itu, juga bisa mendorong daya beli,” ucap Ceceng.
Peristiwa beras tak layak yang diterima Pemkab Purwakarta menunjukkan bahwa bansos sembako tidaklah efektif menurutnya.
Sebagai informasi, ada beberapa jenis bantuan berupa beras yang didistribusikan oleh Pemkab Purwakarta selain 100 ton dari bantuan provinsi yang kualitas medium, ada pula bantuan bersumber APBD Purwakarta sebanyak 32 ton kualitas premium. (Red)
