• Selasa, 28 September 2021

Mendagri Ungkap Bapaslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Karena Ini

- Selasa, 8 September 2020 | 15:03 WIB
 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, (Foto: Net)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, (Foto: Net)
<p> p><b>JABARNEWS | JAKARTA b> - Pelanggaran protokol kesehatan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang hendak melaksanakan kegiatan tahapan<a href="https://www.jabarnews.com/tag/ Pilkada 2020"> Pilkada 2020a> , seperti keruumunan masa diduga terjadi akibat dua faktor. <br /> <br /> Dugaan tersebut dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri<a href="https://www.jabarnews.com/tag/ Tito Karnavian"> Tito Karnaviana>, dimana salah satunya menimbulkan kerumunan massa yakni ingin menunjukkan kekuatan atau belum tersosialisasi. <br /> <br /> "Jadi kemungkinan kontestan, partai politik sudah tahu aturan, tapi sengaja mau show off force, unjuk kekuatan, sehingga aturan Covid-19 yang diatur PKPU dilanggar. Kedua, kemungkinan ada kontestan yang sosialisasinya belum sampai ke mereka, sehingga berpikir cara lama," jelas Tito. <br /> <br /> Tito mengatakan pada dasarnya KPU sudah menyusun PKPU yang memuat protokol COVID-19, mulai pendaftaran, kampanye pemungutan, penghitungan suara dan lainnya. <br /> <br /> "Semuanya sebenarnya sudah well design, sudah antisipatif pencegahan COVID-19," ujar Tito. <br /> <br /> Menyikapi hal tersebut Kemendagri telah memberikan efek deteran atau penggetar dengan menegur para kontestan yang berstatus aparatur sipil negara, seperti kepala daerah petahana yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada. <br /> <br /> "Hari ini sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut kontestasi yang melakukan kegiatan menimbulkan kerumunan sosial. Kami beri teguran kepada mereka," tegas Tito. <br /> <br /> Sementara bagi kontestan non-ASN yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu juga sudah memberikan teguran. <br /> <br /> Tito mengatakan teguran perlu dilakukan agar para kontestan tahu pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukannya bermasalah. <br /> <br /> "Jangan sampai mereka anggap tidak ada masalah. Mereka harus tahu ini bermasalah. Mereka melanggar. Tahu atau tidak tahu, dalam hukum kita kenal azas ketika diundangkan semua orang dianggap tahu," jelasnya. <br /> <br /> Lebih jauh Tito juga menyampaikan bagi siapapun kontestan yang tiga kali melanggar protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana diatur PKPU, maka jika kontestan itu terpilih, Presiden dapat memerintahkan <a href="https://www.jabarnews.com/tag/Mendagri">Mendagria> untuk menunda pelantikan yang bersangkutan selama enam bulan. <br /> <br /> Selama enam bulan itu, kontestan terpilih yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan berkali-kali selama tahapan pilkada, akan disekolahkan dalam jaringan IPDN guna menjadi kepala daerah yang baik. <br /> <br /> Sanksi tersebut, menurut Tito, tertuang dalam sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. <b>(Ant)b>

Editor: Iqbal Safana

Tags

Terkini

DPC PPP Purwakarta Bakal Gelar Muscab, Siapa Calonnya?

Senin, 27 September 2021 | 19:24 WIB
X