Tingkatkan Pelayanan Publik, Ombudsman Jabar Gandeng Enam Instansi Pemerintahan

JABARNEWS | JABARNEWS – Ombudsman Perwakilan Jawa Barat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penandatanganan tersebut dilakukan berbagai pihak yakni Ombudsman Jabar, Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jabar.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan, merujuk pada UU pelayanan publik di pasal 36 dan 37 tentang kewajiban instansi penyelenggara pemerintah untuk membentuk dan mengkonsolidasi sarana dana prasarana pengelolaan pengaduan.

Baca Juga:  Duh! Puluhan Ekor Sapi di Kabupaten Pangandaran Alami Gejala PMK

“Dibutuhkan pejabat sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola aduan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan suatu yang baru, karena Ombudsman lebih menekankan terkait keluhan masyarakat,” kata Haneda sesusai penandatangaan MoU penguatan narahubung/focal point di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga:  2 Bus Adu Banteng di Labuhanbatu Selatan, 3 Penumpang Tewas, 4 Luka Berat

Dia menjelaskan, pada prinsipnya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke Ombudsman, seharusnya ditindak lanjuti secara internal oleh instansi yang mendapatkan keluhan dari aspek pelayanan publik.

Sehingga, lanjut Haneda, cara tersebut dapat mempercepat proses pengaduan. Dia menyebut, pihaknya telah melakukan di 22 kabupaten/kota di Jabar dan menunjuk pejabat sebagai narahubung terkait koordinasi penyelesaian laporan.

Baca Juga:  Tim SAR Temukan Korban Mobil Masuk Jurang di Pakpak Barat, Pencarian Terus Dilakukan

“Strategi sederhananya pimpinan instansi menunjuk petugas, kemudian memastikan pejabat yang mengelola semua keluhan atau tindak lanjut laporan dari Ombudsman Jabar,” jelasnya.

Haneda berharap, Ombudsman Jabar dapat mendorong pembentukan narahubung, lalu hal tersebut juga menjadi program nasional di tahun ini.

“Harapannya ditingkat pimpinan instansi tersebut segera menunjuk pejabat sebagai narahubung,” tutupnya. (Rnu)