JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. Yusa Djuyandi mengingatkan bahwa setiap program pemerintahan harus diawasi secara ketat.
Peran pengawasan sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, penyelewengan anggaran, dan manipulasi data.
Dr. Yusa mengatakan, permasalahan yang sering terjadi yakni memanipulasi data suatu program untuk mendapatkan dana.
“Masalah seperti ini (manipulasi) memang klasik. Dari dulu banyak yg membuat kegiatan fiktif untuk mendapatkan dana,” kata Dr. Yusa kepada JabarNews.com, Selasa (1/6/2021).
Dia mengungkapkan, Jika tidak ada kegiatan atau pengadaan barang, sehingga data itu dimanipulasi jelas menjadi pelanggaran serius. Oleh karena itu, dia mendorong hal tersebut untuk ditindak secara tegas.
“Tentunya harus ditindak dan ditelusuri. Jangan sampai hal ini terulang lagi,” ungkapnya.
Dr. Yusa menjelaskan bahwa setidaknya ada dua kemungkinan manipulasi data bisa terjadi yakni kurangnya pengawasan dan celah alokasi penganggaran yang kurang ketat.
Sebagai contoh, ada kasus lama terkait manipulasi data yang terjadi di kegiatan reses anggota dewan. Pasalnya, kegiatan resesnya tidak terlaksana, tetapi laporan resesnya ada.
Maka dari itu, Dr. Yusa menilai bahwa pengawasan dari fraksi dan dewan secara kelembagaan terhadap kegiatan reses masih lemah serta instrumen kontrolnya kurang.
“Harusnya setiap anggota diwajibkan membuat laporan kegiatan reses secara detail dan disertai bukti (foto/rekaman video, daftar hadir, notulensi),” jelasnya.
Dr. Yusa menyarankan, alokasi anggaran reses harus diturunkan perkegiatan dengan satuan atau items anggaran yang jelas.
“Kalau bisa setiap anggota dewan harus melaporkan dana yang mereka gunakan dengan dibantu staff,” tutupnya. (Red)
