JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Permasalahan di tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencuat. Pengurus Partai Golkar KBB harus terusir dari kantor sekretariatnya, Selasa (3/8/2021).
Hal itu terjadi karena DPD Partai Golkar KBB tidak membayar uang sewa bangunan di atas lahan milik PT KAI. Aset Partai Golkar KBB pun terpaksa diangkut, karena bangunan tersebut harus segera dikosongkan.
Kader Partai Golkar KBB, Ranran Raharja membenarkan adanya pengusiran para pengurus Partai Golkar KBB dari kantornya di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat.
“Waktu sewa sudah habis dan pengurus partai tidak mampu melanjutkan uang sewa,” ujar Ranran Raharja saat dikonfirmasi wartawan.
Dia pun tak menampik bahwa pengurus DPD Partai Golkar KBB masih bingung harus pindah kantor ke mana. Sejauh ini belum ada arahan dari pimpinan partai.
“Ini harus menjadi evaluasi internal kita. Plt Ketua Golkar mestinya punya sikap sebelum waktu sewa bangunan habis. Malu dong kita punya 5 kader duduk di DPRD tapi untuk bayar sewa saja enggak mampu,” kata Ranran.
Kader senior Partai Golkar Bandung Barat, Gunawan Rasyid menyatakan hal senada. Dia menyesalkan sikap para kader Partai Golkar KBB yang seolah tidak lagi mementingkan partai sebagai rumah bersama.
“Ini dampak dari rakusnya oknum politisi oportunis yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok,” sebut Guras, sapaan akrab Gunawan Rasyid.
Dia menduga, persoalan ini merupakan buntut dari pelaksanaan Musda Partai Golkar KBB tanggal 30 Agustus 2020 lalu.
Menurutnya, persoalan Musda hingga hari ini masih menjadi duri dalam partai Golkar KBB yang berimbas pada kepentingan politik individu kader.
Sebelumnya, Sekretariat Partai Golkar KBB sempat diwacanakan untuk berdiri sendiri tanpa harus menyewa bangunan atau lahan.
Wacana itu datang dari Fery Pamawisa usai terpilih pada Musda Agustus lalu, namun hasil Musda itu digiring ke ruang konflik sehingga impian partai Golkar untuk memiliki sekretariat sendiri harus pupus.
“Menyikapi diusirnya kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB karena sudah habis kontrakannya, ini menjadi sangat miris,” katanya.
“Para pemangku kepentingan malah asik dengan permainan sendiri, Plt Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang katanya sudah menunjuk Plt Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar KBB bahkan tanpa struktur bawahnya ini juga dipertanyakan dasar hukumnya,” tuturnya.
“Apalagi tidak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pengurus demisioner DPD Partai Golkar KBB maka sangat wajar Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB pun pasti akan terlantar,” imbuhnya.
Guras juga mempertanyakan tanggung jawab Fraksi partai Golkar KBB yang kini sudah duduk di kursi legislatif. Mestinya, mereka punya sikap bagaimana merawat bersama Sekretariat DPD partai Golkar KBB.
“Mereka bisa maju jadi dewan karena didorong oleh Partai Golkar, dimana rasa empati mereka sehingga Kantor Kesekretariatan tidak terurus bahkan sampai terusir karena habis kontrakannya,” sebut Guras. (Yoy)
