JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan sejumlah persoalan vaksinasi COVID-19. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini sudah menerima 18,6 juta dosis vaksin COVID-19.
“Sudah disuntikan 14,4 juta atau 77,4 persen. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta,” kata Ridwan Kamil, Rabu (1/9/2021).
Ridwan Kamil mengatakan, untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity maka 75 persen dari total 50 juta penduduk Jabar harus divaksin.
Artinya, ada 35 juta jiwa warga Jabar yang menjadi sasaran vaksinasi untuk merealisasikan target herd immunity itu. Sementara waktu yang tersisa hanya empat bulan.
Mengingat, Presiden RI Joko Widodo telah memberi arahan bahwa vaksinasi COVID-19 harus selesai akhir tahun 2021.
Ridwan Kamil mengatakan, dalam dua bulan lalu Jabar baru bisa menyuntikan 50 ribu dosis vaksin per hari. Namun, saat ini telah meningkat jadi 235 ribu dosis per hari pada akhir Agustus 2021.
Bahkan, dalam acara Gebyar Vaksinasi Jabar pada 28 Agustus 2021, Jabar bisa menyerap 420 ribu dosis vaksin per hari.
“Dua bulan lalu kita masih 50 ribu dosis per hari. Kemarin akhir Agustus kemarin rata-rata 235 ribu per hari. Dan kita testing tanggal 28 Agustus kita bisa 420 ribu,” kata dia.
Akan tetapi, Ridwan Kamil menyebutkan ada banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Di antaranya yakni distribusi vaksin yang belum proporsional dengan jumlah penduduk, untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun.
Ridwan Kamil memperhitungkan, buat Jabar perlu 15 juta dosis per bulan, agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun.
“Masalah utamanya, suplai vaksin ke kami tidak proporsional. Ada provinsi yang penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak,” kata Ridwan Kamil.
“Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang kasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit,” kata Ridwan Kamil.
Oleh karena itu, dia berharap ada suplai vaksin tidak tidak kurang 15 juta dosis per bulan agar target vaksinasi di Jabar bisa terpenuhi.
Permasalahan lainnya, lanjut dia, teritorial Jabar turut menentukan kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur khususnya pelayanan kesehatan.
Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota. Dengan teritorial yang beragam di setiap kabupaten/kota, maka pencapaiannya tak bisa disamakan.
“Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas,” katanya.
“Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah Puskesmas kita hanya 1.000-an, padahal standar WHO 5.000-an,” kata Ridwan Kamil.
Masalah lainnya ialah Jabar sebagai daerah otonom tak punya kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
“Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian provinsi ditugaskan mengirimkan” katanya.
“Jadi memang tugas provinsi ini dalam pandangan saya kurang maksimal, karena yang ngatur kuota kota kabupaten itu dari pusat,” ujar Ridwan Kamil
Kesimpulannya, kata dia, proses vaksinasi COVID-19 di Jabar tidak akan selesai akhir tahun, jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
“Kalau kata Presiden, Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa, kalau suplainya saja tak sebanyak ini,” katanya.
“Jadi problemnya itu bukan di daerah, tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar, maka targetnya 500 ribu orang disuntik per hari,” katanya. (Red)
