JABARNEWS | KARAWANG – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, proyek pembangunan wisata di Puncak Sempur kawasan Gunung Sanggabuana, Kabupaten Karawang bisa memicu terjadinya bencana alam.
Oleh karena itu, dia meminta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana untuk meninjau ulang izin proyek pembangunan wisata di Puncak Sempur kawasan Gunung Sanggabuana tersebut.
“Kalau sudah terjadi bencana, semua orang terdampak,” kata Dedi Mulyadi usai meninjau kondisi lingkungan di kawasan Gunung Sanggabuana Karawang, Kamis (2/9/2021).
Dia mengaku kaget melihat kegiatan pembangunan di atas gunung itu. Pasalnya, proyek wisata itu justru bisa membahayakan masyarakat yang ada di bawah bukit saat musim hujan.
Diketahui, proyek perataan tanah di kawasan gunung untuk dijadikan tempat wisata camping, tepatnya di Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang
“Proyek wisata itu bisa menimbulkan longsor, banjir dan bencana lain yang membahayakan warga saat musim hujan. Lahan di puncak terus tanahnya dikupas. Itu sangat berbahaya,” ujarnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, proyek wisata tersebut memangkas pohon yang berada di kawasan gunung. Jadi, lanjut dia, hal tersebut akan memicu bencana saat musim hujan.
Menurut Dedi Mulyadi, meski lahan di kawasan gunung tersebut merupakan lahan pribadi, tapi dalam penataannya harus memperhatikan aspek konservasi.
“Dampaknya harus diperhatikan. Saya beranggapan proyek wisata ini sangat berpotensi menimbulkan bencana terutama saat musim hujan. Apalagi, proyek dikerjakan dengan cara memangkas pohon dan tanaman yang ada di sekitar,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang didapat Dedi Mulyadi, pembangunan wisata itu belum ada izinnya. Pemilik lahan tersebut hingga kini masih mengurus izin, tapi sudah dilakukan kegiatan pembangunan.
“Mudah-mudahan pemda ambil tindakan. Buat Teh Celli (Bupati Karawang) yah tolong ini dilihat kalau sudah jadi bencana semua orang kena,” tuturnya.
Dedi Mulyadi meminta agar proyek wisata ini dievaluasi dan dihentikan sebelum memiliki izin resmi dari pemerintah. “Karena ini tanah milik perusahaan, kewenangannya ada di pemda. Kalau tanah Perhutani, pasti sudah saya tangani langsung,” tandasnya. (Red)
