Soal Penerapan Ganjil Genap di Kawasan Aglomerasi Puncak Bogor, Ini Kata Kemenhub

JABARNEWS | BOGOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengkaji pemberlakuan kebijakan dua lapis (layer) di kawasan aglomerasi Puncak, Bogor.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pemberlakuan ganjil genap masih menunjukkan adanya kemacetan dan perlu dikaji juga pembatasan penumpang maksimal 4 in 1.

Diketahui, penerapan ganjil genap dan pembatasan penumpang kendaraan tersebut untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi.

“Artinya kalau ganjil genap dilakukan, volume atau kapasitas kendaraan masih juga tinggi sehingga penggunaan jalan masih terganggu juga, ya kami akan gunakan layer kedua,” kata Budi Setiyadi dikutip dari Antara, Senin (13/9/2021).

Baca Juga:  Kasus Korupsi, Mantan Dirut PTDI Dituntut 5 Tahun Penjara

Dia menjelaskan, layer satu berarti penerapan ganjil genap terpadu di kawasan aglomerasi Puncak seperti biasa. Akan tetapi, lanjut dia, ketika volume kendaraan masih kurang terkendali maka layer dua yakni 4 in 1 juga akan diberlakukan.

Menurut Budi, pihaknya pada pekan ini akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Polres Bogor, Polresta Bogor, Polres Cianjur, Polres Sukabumi, Polres Sukabumi Kota bersama Polda Jabar.

Baca Juga:  BPBD Jabar Peringatkan Lima Daerah Untuk Siaga Bencana

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin dan melibatkan dengan unsur masyarakat Bogor ada 25 orang perwakilan. Sambil melakukan pengembangan regulasi itu, penerapan ganjil genap bisa tetap dilaksanakan jika diperlukan.

“Regulasi kita kembangkan, uji coba kalau memang masih kurang bisa kita lakukan kembali, tetapi mudah-mudahan karena sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar Puncak yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap kebijakan menekan penyebaran Covid-19 ini dan masyarakatnya juga akan kami libatkan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Cie.. THR Cair, PNS Sudah Kantongi Dana Sebesar Rp 4,9 Triliun

Terkait penerapan ganjil genap pada pekan pertama, Budi menyampaikan, hal tersebut masih terkendala sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang menunggu di gerbang tol untuk melihat waktu kosong pemeriksaan. Apalagi, sambung dia, sampai mencari jalan tikus atau jalur alternatif untuk menerobos ganjil genap.

“Dari Polri, saat ini sudah mengantisipasi. Masalahnya masyarakat banyak belum tahu sehingga menghambat lalu lintas yang mana yang boleh naik ke atas,” tandasnya. (Red)