• Senin, 29 November 2021

Debt Collector Beraksi di Purwakarta, Begini Modus dan Ketentuan dalam Penarikan Motor

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 20:13 WIB
Ilustrasi- Debt collector melakukan penarikan motor di Purwakarta.
Ilustrasi- Debt collector melakukan penarikan motor di Purwakarta.

Tak sampai pada akhir Oktober, Debt Collector yang berjumlah 6 orang kembali mencegat IM di Simpang Sadang, lalu membawanya bersama sepeda motor tersebut ke Kantor Cabang FIF Cikampek.

“Awalnya saya diajak ngobrol di kantor FIF, dengan obrolan yang sama, bahwa saya akan menyelesaikan pembayaran dengan cara pelsus di akhir bulan, kemudian pihak FIF meminta kunci motor berasalan untuk mengecek fisik kendaraan dan meminta STNK untuk di foto kopi, tapi setelah itu saya malah disuruh tanda tangan berita acara penyerahan unit. Saya tidak mau, tapi motor saya tetap ditahan,” imbuhnya.

Baca Juga: Karena Ini, Persib Bandung Percepat Keberangkatan ke Yogyakarta

Setelah kunci dan STNK diambil pihak FIF dengan alasan untuk dicek, kini sepeda motor IM harus tertahan di Kantor Cabang FIF Cikampek.

Sementara, pihak manajemen FIF, Hendra mengatakan, yang bersangkutan tetap harus membayar tunggakan pembayaran bulanannya. “Dibayar saja angsurannya yang 5 bulan pak,” ujar Hendra ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh tentang penarikan sepeda motor tersebut. Dia lalu mematikan sambungan telepon.

Baca Juga: Resep Makanan Kue Bahulu Khas Brunei Darussalam, Mudah Dibuta Di Rumah

Terpisah, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Firman Turmantara mengatakan, penagih utang atau Debt Collector (DC) perusahaan pembiayaan diwajibkan mengikuti sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada konsumen atau debitur.

“Mereka diwajibkan membawa sejumlah dokumen, yaitu, kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti jaminan fidusia, dan surat perjanjian kerja sama antara lembaga DC dan perusahaan pembiayaan,” kata Firman, melalui pesan tertulisnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Firman, selain syarat berbagai dokumen di atas, penarikan unit kendaraan jaminan fidusia yang dikuasai debitur tidak diperbolehkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 2/PUU-XIX Tahun 2021 tentang penyitaan unit kendaraan jaminan fidusia.

Halaman:

Editor: Yoyo W

Sumber: Purwakartapedia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X