JABARNEWS | BANDUNG – Pengungkapan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial menjadi bukti bahwa skema pemberian bansos berpotensi disalahgunakan.
Komandan Banser Provinsi Jawa Barat Yudi Nurcahyadi menyatakan bahwa potensi penyelewengan bansos Covid-19 cukup terbuka dilakukan oleh pemangku kebijakan anggaran.
Pasalnya, dalam kondisi bencana dan darurat, proses pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Demikian pula dalam proses penganggaran, pemerintah memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan ketat. Termasuk oleh lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan.
“Titik rawan korupsinya ada dalam pengadaan barang sembako. Ada potensi kolusi yang melibatkan orang dekat pejabat, mark up harga, konflik kepentingan, feedback dan kecurangan,” kata Yudi, dalam rilis yang diterima, Minggu (6/12/2020).
Berkaca dari kasus korupsi di Kemensos, terang dia, praktik serupa bukan tidak mungkin terjadi pada institusi lainnya. Termasuk dalam hal pengelolaan bansos Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum, baik KPK maupun kepolisian, untuk menyelidiki bansos Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengalokasikan anggaran bansos lebih dari Rp 4 triliun,” katanya.
“Sejak awal pandemi, pengelolaan bansos Covid-19 oleh Pemprov Jawa Barat sangat semrawut. Dari mulai penganggaran yang tidak transparan, pendataan amburadul, miskordinasi lintas sektoral, distribusi penerima manfaat tidak tepat sasaran,” paparnya.
Bahkan, lanjut dia, kualitas barang yang buruk seperti kasus telor busuk yang dibuang menjadi indikator penting bahwa bansos Covid-19 di Jabar perlu dilakukan penyelidikan.
“Sejak awal, Banser Jabar meminta agar skema bansos Covid-19 ini dilakukan secara tunai, karena itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan skema natura atau sembako,” kata Yudi.
Penulis: Yoyo W
