JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) lX DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, payung hukum untuk mengatasi persampahan regional Jabar sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Jabar No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jabar.
Namun, hingga kini dari empat rencana pembangunan program strategis Jabar dalam penanganan sampah tidak pernah selesai hingga kini. Dia membenarkan bahwa Pemprov Jabar akan membangun empat tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, yang tersebar di empat wilayah regional.
“TPPAS Legok Nangka untuk regional Bandung Raya dan TPPAS Lulut nambo untuk wilayah Bogor. Dan Pemprov Jabar akan membangun dua TPPAS lagi, yaitu TPPAS untuk daerah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) yang rencananya akan dibangunan di Kabupaten Cirebon dan TPPAS untuk regional Bekasi, Karawang serta Purwakarta,” kata Yunandar di Bandung, Jumat (5/2/2021).
Dari empat rencana PASAR tersebut, baru TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Lulut-Nambo yang sudah dikerjakan. Namun, hingga kini, belum dioperasionalkan, hal ini, tentunya menjadi bahan pertanyaan Pansus IX DPRD Jabar yang sedang membahas Perubahan Perda RPJMD 2018-2023.
“Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi penghambat pengaktifan kedua TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo, maka kemarin rombongan Pansus IX melakukan kunker ke TPPAS Lulut Nambo di Bogor. Hasilnya, ternyata di TPPAS Lulut Nambo hingga kini belum ada investor,” imbuhnya.
Yunandar mengungkapkan, proses terakhir pemilihan investor ternyata gagal ketika PT Jabar Bersih Lestari yang merupakan konsorsium yang sahamnya dipegang PT Jasa Sarana, dengan PT Panghegar itu wanprestasi, sehingga tidak menghasilkan kesepakatan.
Yunandar menyebutkan, PT Jabar Bersih Lestari sahamnya 100 persen dibeli oleh PT Jasa Sarana, informasinya akan memulai proses baru dengan KPBU dan kerjasama dengan swasta, dari Jerman dan China, namun belum jelas kelanjutannya.
Yunandar juga mengatakan, bahwa kemarin PT Jasa Sarana melakukan presentasi kepada Pansus IX, bahwa di TPPAS Lulut Nambo akan menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan briket Kompos dan Residu.
“Untuk briket sudah ada pihak ketiga yang membelinya yaitu PT Semen Cibinong, briket dari sampah selanjutnya diolah menjadi bahan bakar untuk pabrik semen. Tetapi ternyata itu hanya sanggup diserap 35 persen dari total kapasitas sampah yang dihasilkan di Lulut Nambo,” ungkapnya.
“Jadi pilihan kedua dijadikan kompos 30 persen dan sisanya menjadi residu yang akan dijadikan sanitary landfill, di sana itu konsep terbarunya, Cuma belum ada pemenangnya. Kita dari DPRD Jabar tentunya sangat berharap, agar kedua TPPAS Lulut Nambo dan Legok Nangka segera beroperasional,” tutupnya. (Red)
