DPRD Minta Pemprov Jabar Tingkatkan Alokasi Anggaran di Sektor Ekonomi

JABARNEWS | BANDUNG – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus mendorong anggaran pada sektor-sektor perekonomian agar roda perekonomian dapat kembali bergerak dan mendongkrak jumlah PAD.

Namun pada kenyataannya, saat ini jumlah alokasi anggaran pada sektor ekonomi mengalami penurunan sehingga hal tersebut berdampak pada target PAD yang masih rendah dibawah prediksi.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira di Gedung DPRD Jabar, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga:  Penyanyi Nindy Ayunda Dipanggil Polisi, Ini Sebabnya

Yunandar pun mendorong, Pemda Prov Jabar untuk dapat melakukan upaya peningkatan anggaran pada sektor ekonomi yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II.

“Jangan terbalik kita melihat bahwa PAD menurun maka anggaran sektor perekonomian harus diturunkan, hal itu akan menyebabkan efek yang semakin menyebabkan PAD menurun, karena ekonomi tidak terdongkrak,” ucap Yunandar.

Lebih lanjut, Yunandar menyatakan, bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang mengalami kenaikan sehingga momentum ini harus menjadi optimisme bagi sektor ekonomi Pemprov Jabar untuk dapat lebih baik lagi.

Baca Juga:  Penting! Pendatang Baru di Karawang Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

“Artinya PAD minimal harus di set up menjadi sebuah target yang menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. (Semisal) 6,31 persen pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2021 atau prediksi nasional mencapai 5 persen dalam satu tahun , maka seharusnya itu susah sebuah optimisme bahwa kita sudah keluar dari resesi,” tuturnya.

Baca Juga:  Cuaca Ekstrem Ancam 12 Kawasan Di Jabar

Selain itu Yunandar menyebut, bahwa diperlukan suntikan insentif khususnya pada sektor-sektor yang memberikan PAD.

“Dalam hal ini kita bicara pajak daerah, pemilik kendaraan bisa membayar pajak ketika mereka sebagai pelaku usaha sebagai tenaga kerja , itu bisa mendapat penghasilan ketika dunia usaha berputar,” ujarnya.

“Jadi kita harus memberikan insentif kepada dunia usaha, terkait pada program-program mitra komisi II baik pada sektor pertanian melalui bantuan kepada kelompok tani UMKM , program digitalisasi, peternak,” tandasnya. (Red)