JABARNEWS | CIREBON – Kondisi di tengah pandemi Covid 19 seperti saat ini yang belum juga berakhir membuat sejumlah kalangan masyarakat khususnya pelaku usaha ketar-ketir.
Tidak terkecuali di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemanfaatan Rotan dari Dinas Perdagangan Dan Industri Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdampak dari pandemi tersebut. Oleh Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Jabar memonitor perlakuan terhadap aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat mengatakan, aset UPTD Rotan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pengusaha UMKM rotan. Fasilitas yang cukup lengkap mulai dari pabrik pembuatan (Workshop), proses makloon, hingga aksesnya sangat mudah dari tol utama yakni Tol Kanci Hingga Jakarta.
“Pemanfaatan aset ini berpeluang besar secara ekonomi, terlebih saat ini sedang berjalan handycraft rotan yang diekspor ke Belanda,” kata Sadar di UPTD Rotan Cirebon, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Selasa (31/8/2021).
Menurutnya, meski dalam kondisi seperti sekarang ini masih juga perlu peningkatan fasilitas-fasilitasnya sehingga para pengusaha kecil rotan ini bisa menggunakan tempat ini dengan leluasa sesuai dengan pola kerjasamanya.
Sebab, lanjut Sadar, banyaknya permintaan dari luar negeri yang berpotensi ekonomi sangat besar perlu standarisasi dari negara pemesan. “Informasinya tadi bahwa pemesan biasanya memiliki permintaan khusus untuk handycraft yang dipesan,” jelasnya.
Sadar mengungkapkan bahwa dengan adanya BIJB diharapkan dapat mendongkrak secara ekonomi di sekitar kabupaten kota sekitar khususnya di Jabar.
Sadar menyampaikan, melengkapi fasilitas yang ada dapat bekerja sama dengan perusahaan lain, apalagi status lahan sudah milik pemprov yang secara legal formal dikatakan sah untuk dilibatkan dalam kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Yang terpenting bahwa tempat ini memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Saat ditanya, soal kekurangan fasilitas seperti ketersediaan listrik, infrastruktur lainnya seperti jalan akses ke workshop, Sadar mendorong dinas terkait untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang berkompetensi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang dinilai kurang tersebut.
“Soal lainnya itu bisa dibicarakan dengan dinas yang bersangkutan, tentu akan kita dorong dalam hal ini untuk peningkatan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandasnya. (Red)
