Kompensasi Tidak Kunjung Cair, Nelayan Patimban Ngadu ke DPRD Jabar

JABARNEWS | BANDUNG – Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu mengadu ke DPRD Jabar terkait terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Yuningsih mengatakan, jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi.

Namun demikian, pihaknya akan menindaklanjutinya permasalahan Pelabuhan Patimban dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini: Taurus, Gemini dan Cancer.

Baca Juga: 7.783 KK Terdampak Banjir di Serdang Bedagai, Polda Sumut Turunkan Dua Perahu Evakuasi

“Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana,” kata yuningsih di Ruang Komisi II DPRD Jabat, Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021.

Baca Juga:  Oh Ternyata... Ini Penyebab Hotel The Mirah Bogor Kebakaran

Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki, karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Sadis! Pengakuan Kurir Paket Korban Begal di Kuburan Parakansalak Sukabumi, Bikin Bulu Kuduk Merinding

Baca Juga: Jembatan Pramuka Penghubung Provinsi Jabar dan Jateng Ini Cetak Rekor Muri

“Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasinya dari sana (Pemerintah Pusat),” ujarnya.

Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.

“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasinya seperti kartu nelayan,” ucapnya.

Baca Juga:  Gagalkan Aksi Curas, 8 Personel Polres Rejang Lebong Dapat Penghargaan

Yuningsih menegaskan, Komisi II akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca Juga: Program Seribu Perempuan Pengusaha Dinilai Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Wakil Wali Kota Depok

Baca Juga: Begini Aturan yang Benar Ketika Makan Sushi Khas Jepang

“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepal Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar Hermansyah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di kawasan Patimban dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala KSP, Muldoko.

Baca Juga:  Paman Cabuli Keponakan di Bandung Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Naik, Masyarakat di Kota Bandung Diimbau Tidak Panic Buying

Baca Juga: DPRD Jabar Beri Peringatan Siaga Bencana Hidrometeorologi

“Terkait dampak tadi, kami sudah rapat dengan KSP terkait nelayan Subang dan Indramayu yang terdampak dari Pembangunan Patimban. Jadi aspirasi hari ini sudah kami sampaikan ke KSP ke Pak Muldoko,” tambah Hermansyah.

Bahkan menurutnya, mengenai kompensasi yang tak kunjung turun dan dikeluhkan teman nelayan juga sudah disampaikan dua kali pada bulan Oktober lalu.

“Terkait kompensasi juga kami sampaikan, sudah kami sampaikan semuanya dua kali pada Oktober lalu. Jadi suara temen temen sudah ada di pusat. Jadi mudah mudahan sudah ada rapat itu dapat diperhatikan di pusat,” tadasnya.***