JABARNEWS | BANDUNG – Pembangunan kawasan pariwisata dengan program investasi dikhawatirkan membuat Pulau Komodo, Rinca dan pulau lain di sekitarnya steril untuk penduduk lokal. Sehingga menimbulkan kecemasan lain dari penduduk asli daerah itu.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi usai dirinya berkunjung ke Pulau Komodo beberapa hari lalu.
Oleh karena itu, agar pengembangan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo berdampak positif bagi warga, maka Komisi IV meminta pemerintah memberikan prioritas pembangunan bagi penduduk lokal.
Prioritas pembangunan tersebut antara lain, infrastruktur publik, air bersih, perkampungan adat, jalan kampung, pelabuhan untuk masyarakat kecil, pelayanan puskesmas, rumah sakit terapung dan kapal ambulans.
“Pendidikan anak-anak untuk pariwisata pun harus diprioritaskan. Sehingga anak-anak bisa menjadi pegawai yang terdidik,” Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon, Selasa (24/11/2020)..
Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan untuk penduduk lokal itu menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selanjutnya, mantan Bupati Purwakarta itu meminta agar dana bagi hasil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagian ditarik ke daerah. Sebab, selama ini PNBP semuanya ditarik ke pusat.
Skema pembagiannya adalah 30 persen PNBP untuk kabupaten dan desa, 20 persen diberikan ke pemerintah provinsi dan sisanya baru ditarik ke pusat.
“Namun dana PNBP yang 20 dan 30 persen itu langsung difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam bentuk tunjangan hidup setiap bulan, karena jumlah penduduknya kan tidak banyak. Selain itu dana tersebut juga untuk pembangunan lain yang dibutuhkan,” katanya.
Maka dengan jalan itu, lanjut Dedi Mulyadi, pembangunan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo akan memberikan efek positif bagi warga sekitar. Warga yang memiliki karya ekonomi akan semakin berkembang. Lalu mereka yang tak memiliki kemampuan berkarya besar tetap dapat menikmati fasilitas setiap bulan.
“Inilah konsepsi pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat di Pulau Komodo, Rinca dan pulau sekitarnya,” ucapnya. (Red)
