• Selasa, 28 September 2021

Jalankan Amanat Perda Pesantren, Uu Ruzhanul Ulum Akan Buat Organisasi Ponpes

- Jumat, 5 Februari 2021 | 14:27 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar).
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar).

JABARNEWS | BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan membuat organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan dari pondok pesantren (ponpes) yang ada di Jabar. Organisasi ini diharapkan menjadi mitra Pemda Provinsi Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

"Di sini, forum-forum pondok pesantren diharapkan berperan untuk mengimplementasikan Perda yang sudah disahkan ini," kata Kang Uu di Bandung, Jumat (5/2/2021).

Dia menjelaskan, Perda Pesantren merupakan aspirasi warga Jabar di saat pondok pesantren (ponpes), khususnya salafiyah, belum tersentuh kebijakan pemerintah yang bersifat reguler.

Selama ini, lanjut dia, ponpes salafiyah alias pesantren tradisional yang fokus mempelajari kitab kuning tidak mendapatkan atau sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki institusi pendidikan formal.

"Terutama pondok pesantren salafiyah. Karena kalau yang sudah punya sekolahan (modern) ada bantuan-bantuan, ada yang menginduk ke Dinas Pendidikan, ada juga ke Kementerian Agama. Tapi yang salafiyah tidak punya induk, paling dibantu hibah dan bantuan sosial," jelasnya.

Kang Uu menegaskan, ponpes yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini harus benar-benar sesuai dengan aturan, yakni ada santri yang bermukim/mondok, ada kiai, ada pondok/asrama, ada masjid/mushola, serta terpenting mempelajari kitab kuning terkait diantaranya Al-Qur'an, hadits, fiqih, tauhid, tafsir, nahwu, sharaf, balaghah, dan lainnya.

Adapun berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, terdapat 8.343 pesantren di Jabar dengan santri mukim berjumlah 148.987 santri. Kang Uu mengungkapkan, ditambah jumlah pesantren yang tidak tercatat dalam data, maka pesantren di Jabar berjumlah sekitar 12 ribu lebih dengan santri sekitar 6 juta orang.

"Jadi ponpes Salafiyah yang asalnya tidak tersentuh bantuan, sekarang dengan Perda ini, ponpes bisa mendapat bantuan, termasuk para kiai. Apalagi, yang belum PNS juga bisa mendapatkan bantuan," ungkapnya.

Adapun selain bantuan, dalam Perda Pesantren juga membahas pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi, hingga fasilitasi.

Kang Uu menyatakan bahwa unsur pemberdayaan dalam Perda Pesantren akan membuat ponpes, alumninya, hingga para kiai tidak diabaikan. Mereka akan diberdayakan atau dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Jabar, khususnya terkait visi Jabar Juara Lahir dan Batin.

Oleh karena itu, Kang Uu mengapresiasi kerja Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Jabar dalam membahas Raperda Pesantren hingga ditetapkan menjadi Perda.

"Alhamdulillah dengan kerja sama bersama DPRD Perda bisa ditetapkan. Karena memang di awal tahun 2018, kami masukan di DPRD, di saat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri ditolak karena memang belum ada payung hukum," ucapnya.

"Setelah adanya Undang-Undang dibahas kembali, dan Alhamdulillah semuanya lancar, tinggal ditetapkan dan diundangkan, selanjutnya dilengkapi dengan Pergub, sehingga mudah untuk dilaksanakan," tutupnya. (Red)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Ridwan Kamil Pastikan PTM di Jabar Sesuai Instruksi Pusat

Minggu, 26 September 2021 | 12:20 WIB

Ridwan Kamil Bantu Percepatan Sertifikasi Wartawan

Selasa, 14 September 2021 | 19:57 WIB
X