Ada Warga Jabar Yang Terlanjur Mudik? Kelurahan Harus Lakukan Ini

JABARNEWS | BANDUNG -Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta desa dan kelurahan melakukan karantina bagi warganya yang terlanjur mudik, sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

“Kami berharap desa dan kelurahan mengarahkan supaya para pemudik yang sudah memasuki wilayahnya untuk melakukan karantina mandiri. Pemudik ini ibarat pasien tanpa gejala. Maka itu, karantina diharuskan selama lima hari,” ujar Ade Adrian, Kepala Satpol PP Jawa Barat, dalam keterangan resmi, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga:  Paripurna DPRD Jabar Belum Bahas RKUA dan PPAS, Taufik: Akan Dijadwal Ulang

Ade menuturkan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran ke kepala desa se Jawa Barat terkait hal itu. Aparatur di desa diminta mengaktifkan posko PPKM skala mikro.

Ade mengatakan pemudik dapat melakukan karantina mandiri di rumahnya. Namun, dia mengingatkan agar pemudik harus benar-benar mengisolasi diri dari masyarakat setempat.

Bila rumah pemudik tak memungkinkan untuk karantina, pemudik bisa melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah desa atau kelurahan.

Baca Juga:  Oded M Danial Angkat Suara Soal Bandung Masuk Zona Merah Covid-19

“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengarahkan ke mana pemudik melakukan karantina mandiri selama lima hari jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat isolasi,” kata Ade.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar Bambang Tirtoyuliono menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintah desa untuk menyediakan ruang isolasi.

“Kami mendorong pemerintah desa membuat ruang isolasi selama menjelang mudik lebaran. Itu kita minta semua desa membuat ruang isolasi. Mengantisipasi manakala ada orang yang masuk, terjangkit positif, masuk ruang isolasi. Penanganannya dilakukan oleh puskesmas,” ujar Bambang.

Baca Juga:  Karena Ceramah Soal Bom Bunuh Diri, Abu Janda Dukung Penuh Alasan Pemerintah Singapura Tolak UAS

“Semua desa di Jabar (5.312 desa) sudah memiliki posko COVID-19. Kalau untuk ruang isolasi itu baru sekitar 1.000-an desa yang memiliki dari data yang sudah masuk. Relawan juga sudah terbentuk,” kata Bambang. (Red)