BKKBN Ajak ASN Bangga Kencana Jaga Netralitas di Pilkada Serentak 2020

JABARNEWS | BANDUNG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta seluruh ASN pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral di Pilkada Serentak 2020.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan netral yang dimaksud adalah tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya.

“ASN tidak sulit untuk netral. Saya saja yang pejabat politik bisa netral. Saya waktu bupati tidak pernah memanggil sekda, kadis, untuk kita arah-arahkan. Tidak pernah sama sekali. Selama menjabat harus menjadi milik publik. Demikian juga dengan ASN, bekerja untuk kepentingan publik,” kata Hasto saat video conference di aplikasi Zoom dipantau di Bandung, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, ASN tidak harus menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat untuk menjaga dan tidak mengganggu kinerja sebagai ASN.

Baca Juga:  DPRD Jabar Desak Penerapan Tilang Elektronik Di Tol Cipali

“ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Uung Kusmana mengingatkan bahwa para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten kota.

“Kalau ada tekanan dan ancaman akan dipindahkan ke daerah terpencil jika tidak mendukung salah satu calon, tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan serta merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ucap Uung.

Baca Juga:  Antisipasi Kerusuhan di Kabanjahe, Polresta Deli Serdang Lakukan Ini

Uung mengingatkan untuk menjaga loyalitas terhadap program pada saat pilkada, maka hal-hal yang berpotensi menimbulkan polemik dukungan sebaiknya ditunda.

“Stop dulu medsos yang berkaitan dengan pilkada. Kalau ada calon hadir pada saat pelayanan, jangan ikut foto. Jangan takut karena tekanan, ancaman, dan lain-lain. Hati-hati menyampaikan pendapat atau simbol-simbol yang kemungkinan disalahartikan sebagai dukungan kepada calon kepala daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki menyampaikan bahwa para petugas lini lapangan KB atau Bangga Kencana termasuk paling rawan mendapat penggiringan suara. Bahkan, muncul anggapan bahwa barang siapa menginginkan menang pilkada, maka dia harus menggandeng petugas KB.

Baca Juga:  Wow! Komnas HAM Ngaku Punya Jawaban Atas Penyebab Luka di Jasad Brigadir J

“Ada anggapan jika menguasai petugas KB di daerah, maka 30 persen kemenangan sudah di tangan. Petugas KB bukan hanya jadi incaran iknumben, tapi juga calon lain,” ujar Wasikin.

Terkait hal itu, Wasikin sepakat dengan Kepala BKKBN yang menegaskan pentingnya loyalitas ASN pada program, bukan pada sosok pribadi kepala daerah.

Bagi Wasikin, siapapun yang menang pasti akan memberikan perhatian kepada program BKKBN. Alasannya program KB atau Bangga Kencana merupakan program nasional yang menjadi tanggung jawab seluruh kepala daerah.

“Tos netral bae. Gak usah takut ke sana ke mari. Karena punya hak pilih, nanti saja di TPS. Jangan di ruang terbuka. Kalau ada petugas BKKBN, itu bakal kelihatan. Hindari saja,” pungkasnya. (Rnu)