JABARNEWS | CIANJUR – Para petani di Kabupaten Cianjur mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Dewan pun meminta agar Pemkab Cianjur lebih memperhatikan nasib para petani.
Tajudin (56) dan Aisyah (55), dua petani di Kecamatan Gekbrong, mengelukan pupuk subsidi yang susah dicari. Menurut keduanya, pupuk subsidi pun tidak ada di kios-kios.
“Nah, yang ada itu pupuk non-subsidi, yang harganya mencapai 7.000 per kilogram,” kata Tajudin, Minggu (13/9/2020).
Menurut dia, hal itu jelas sangat memberatkan para petani, terutama petani penggarap yang tak memiliki lahan. Dengan harga 2.400 per kilogram, selama ini para petani lebih mengandalkan pupuk subsidi.
“Kami saat ini mengeluhkan pupuk subsidi yang entah ke mana. Memang ada petani yang bisa mendapatkannya, tapi hanya sebagian kecil. Sebagian besar petani susah mendapatkannya,” katanya.
Apip Iskandar (50), petani asal Kelurahan Bojongherang, menyatakan hal senada. Menurut dia, para petani mengeluh pembelian pupuk yang dipersulit.
Dia menyatakan, para petani harus membeli pupuk pakai kartu yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Namun, kartu itu sulit diperoleh petani, bahkan konon perlu biaya untuk memilikinya.
“Sudah memiliki kartu pertanian pun harus online, buka rekening di Bank Mandiri,” ujar Apip.
Menurut dia, di Cianjur hanya ada dua toko yang menjual pupuk. Pupuk jenis poska yang biasa dibeli petani malah tidak ada di toko.
“Ada permainan apa ini? Lagi pandemi Covid-19, petani malah diperdaya. Pemerintah dan wakil rakyat harus betul-betul turun tangan,” tuturnya.
Anggota DPRD Cianjur, Dede Badri mengakui, para petani menjerit karena pupuk bersubsidi sulit didapat. Hal itu, kata dia, memang fakta yang ada di lapangan.
“Ya, bahwa para petani memang sangat termarjinalkan atau kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah,” kata Dede.
Politisi PKB Cianjur ini mengaku telah mengecek dan membuktikan di lapangan, bahwa pupuk subsidi sulit didapatkan oleh para petani. Dia pun menemukan beberapa fakta lainnya.
“Memang bantuan itu terkadang tidak ada, atau ditiadakan. Mungkin disembunyikan atau seperti apa, begitulah,” tuturnya.
Kondisi tersebut, nilai Dede, cukup ironis mengingat Cianjur merupakan salah satu daerah agraris. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektoe pertanian.
Oleh karena itu, dia meminta Pemkab Cianjur agar lebih memperhatikan nasib para petani. “Solusinya pemerintah daerah harus pro aktif, dan lebih fokus pada kebutuhan petani,” katanya. (Mul)
