• Minggu, 24 Oktober 2021

Kapolda Metro Jaya Imbau Saat Putusan MK Tak Ada Aksi Massa

- Selasa, 25 Juni 2019 | 17:03 WIB
Ketua Makhamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri), dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono (tengah). (Foto: Antara)
Ketua Makhamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri), dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono (tengah). (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi maupun keramaian saat putusan MK pada Kamis (27/6/2019) mendatang.

Hal itu menyusul adanya rencana Halal Bihalal Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan digelar pada Rabu (26/06/2019) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Kapolda melarang kegiatan aspirasi sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 yang dinilai bisa menganggu keamanan dan ketertiban umum.

“UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu mengatur bahwa hak menyampaikan pendapat harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dijamin dengan siatuasi aman, tertib, dan damai,” kata Kapolda kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/06/2019).

Selain itu ujar Kapolda, sampai dengan Selasa (25/06/2019), polisi masih belum menerima permohonan izin keramaian dari elemen mana pun.

“Jangan sampai insiden 21 dan 22 Mei terulang saat putusan MK nanti,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tidak mengadakan aksi pada saat putusan MK, karena sidang pembacaan putusan MK disiarkan langsung oleh media.

“Sebaiknya nonton saja dari rumah,” ucapnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan jadwal sidang pembacaan keputusan PHPU Pilpres 2019 pada Kamis (27/06/2019) lusa, yang sebelumnya diperkirakan paling lambat akan dibacakan pada Jumat (28/06/2019).

Dipercepatnya jadwal sidang putusan tersebut disebutkan karena kesiapan para hakim konstitusi yang tengah melakukan kajian dalam Rapat Permusyawaran Hakim (RPH) sejak, Senin (24/06/2019). Para hakim yakin bisa menuntaskan kajian pada 27 Juni. (Kis)

Jabar News | Berita Jawa Barat

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X