JABARNEWS | BANDUNG – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid bersama pejabat eselon I Kemendes PDTT menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja (raker) DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada pekan sebelumnya.
Dalam RDP itu, seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT menyampaikan progres realisasi anggaran tahun 2021, dan pagu kebutuhan serta alokasi pagu anggaran Tahun 2022.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPK Trans) Kemendes PDTT Aisyah Gamawati menjelaskan tentang realisasi fisik ketransmigrasian di tahun 2021 sebesar 46 persen.
Adanya refocusing anggaran sebanyak empat kali berpengaruh terhadap berkurangnya target prioritas nasional yang ada.
Aisyah Gamawati memaparkan, bidang ketransmigrasian mengalami refocusing anggaran lebih dari Rp190 miliar, sehingga pagu tahun 2021 menjadi Rp430 miliar yang digunakan untuk 69 satuan kerja di seluruh Indonesia.
Adanya perubahan nomenklatur Kemendes PDTT dan kendala teknis dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan rekening virtual berpengaruh terhadap realisasi anggaran.
Kendala lain yang dihadapi pada pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan proporsi sebesar 35 persen dari keseluruhan anggaran, di mana kegiatan ini baru bisa dimulai pada Mei 2021 karena ada perubahan pada klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO).
Aisyah mengakui telah memberikan surat edaran terkait langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran kepada semua satker daerah.
Selain itu, terus dilakukan pendampingan teknis dan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada pelaksana kegiatan di daerah.
Alokasi pagu anggaran Direktorat Jenderal PPK Trans Kemendes PDTT tahun 2022 berjumlah Rp313 miliar, yang terdistribusi pada 61 satker daerah dan 1 satuan kerja pusat.
Namun, dari alokasi tersebut setelah dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran, terdapat backlog sebesar Rp503 miliar.
Prioritas kegiatan pada 2022 terdapat di 15 kegiatan, di antaranya sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan.
Sementara itu, pimpinan Komisi V DPR RI meminta agar program dan kegiatan harus fokus pada tugas dan fungsinya, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Kedua, perlu ditingkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola potensinya.
Pelaksanaan transmigrasi harus dilaksanakan dengan baik mulai dari proses rekrutmen, pelatihan-pelatihan yang diberikan, pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi dan kepastian lahan di lokasi permukiman transmigrasi. (Adv)
