• Minggu, 24 Oktober 2021

Dari Film 'The Social Dilemma' Hingga ke RUU PDP

- Rabu, 11 November 2020 | 15:22 WIB
Ilustrasi. (Foto: Net)
Ilustrasi. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Sebuah film berjudul 'The Social Dilemma' yang baru dirilis Netflix pada awal September itu rupanya menjadi perbincangan baru terkait permasalahan yang sedang terjadi di Negara Indonesia.

Bagaimana tidak, film yang berisi pandangan dari para mantan pegawai dan eksekutif perusahaan raksasa teknologi dan media sosial seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, hingga Pinterest itu diargumentasikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian terkait penggunaan algoritma internet dan perlu diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk melindungi privasi warga negara.

Dia menilai penggunaan algoritma di platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Line bisa mengetahui pola suatu masyarakat sampai bisa mempengaruhi perilaku hidup mereka.

"Hal itu berpotensi menjadi masalah ketika digunakan untuk menginvasi privasi warga negara. Oleh karena itu, kita sangat perlu mengatur hal ini dalam RUU PDP," kata Sukamta di Jakarta seperti dilansir dari Tempo, Rabu (11/11/2020).

Film 'The Social Dilemma' itu menggambarkan, berapa 'seramnya' teknologi internet dan media sosial karena semua data aktivitas yang dilakukan di internet diawasi, direkam, dan diukur oleh sistem algoritma yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memata-matai kehidupan manusia.

Film dokumenter yang disutradarai oleh Jeff Orlowski ini juga menggambarkan adanya pengaruh yang diberikan internet terhadap psikologi manusia. Tak bisa dipungkiri, media sosial saat ini diibaratkan seperti kendaraan untuk mengoptimalkan hubungan antar manusia dan berpotensi besar untuk menimbulkan kecanduan.

Sukamta mencontohkan ketika mengaktifkan lokasi, Google merekam perilaku perjalanan, itu yang dinamakan jejak digital. Menurut dia, algoritma media sosial merekam dan menganalisis sehingga menjadi preferensi, kebiasaan dan bahkan pilihan-pilihan dari urusan sederhana seperti soal selera makanan, belanja ekonomi, sampai ke hal-hal yang lebih kompleks seperti pandangan dan pilihan politik.

"Ini yang bisa disebut sebagai profiling, perilaku kita bisa dibaca lewat ini, dan tentunya platform media sosial akan merekayasa perilaku kita dengan tawaran-tawaran konten tertentu berdasarkan hasil profiling tadi," ujarnya.

Sukamta mengatakan pasti masyarakat pernah mendapat cookies iklan atau konten yang serupa atau sejenis dengan konten yang pernah dicari sebelumnya di internet. Hal itu, menurut dia, contoh yang paling sederhana, itu bisa berpotensi masuk dalam ranah intervensi yang mengganggu privasi jika tidak diatur secara memadai.

"Contoh yang lebih besar adalah profiling tadi diperluas menjadi mengarahkan perilaku politik seperti kasus pencurian data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Jika profiling diolah lagi, bisa menghasilkan data agregat," katanya.

Dia menjelaskan hal itu bukan hanya soal kepentingan statistik biasa, tapi bisa mengarah kepada hal yang sangat strategis bagi kepentingan negara.
"Bukankah ini akan membahayakan keamanan pribadi dan bahkan bisa mengancam keamanan nasional?" ujarnya.

Politikus PKS itu menilai, demi keamanan serta kenyamanan masyarakat dan negara, data-data pribadi yang diambil dari proses penggunaan piranti cerdas ini termasuk data pribadi yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, menurut dia, hal itu relevan diatur lebih jelas dan tegas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan karena pelanggaran di dalamnya harus bisa dipidanakan untuk menimbulkan efek jera. (Red)

Editor: Solahudin

Tags

Terkini

Ini Dia Tiga Mitos Seputar Flu yang Jarang Diketahui

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Ingin Banyak yang Nonton? Ini Jadwal Jam FYP TikTok

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:06 WIB

Waspada! Ini Dia Beberapa Zodiak Rentan Depresi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 19:01 WIB
X