Temuan BPK, Penyaluran Bansos di 26 Daerah Bermasalah

Ilustrasi bansos. (Dok Net/Istimewa)

“Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak dapat segera mengetahui permasalahan yang terjadi dengan perencanaan, penganggaran, pendataan, penyaluran, dan pertanggungjawaban BLT-DD, serta terdapat risiko penyaluran BLT-DT tidak tepat kriteria, tepat waktu, dan tepat jumlah,” tulis BPK. (red)

Baca Juga:  KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras

 

 

Sumber: Kompas.com