JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberikan santunan kepada keluarga Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilu serentak 2019.
Santunan sebesar Rp. 50 juta diberikan kepada 49 orang pahlawan demokrasi yang meninggal dunia saat bertugas. Tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan 46 orang dari sipil.
“Kita berikan penghargaan kepada mereka yang kita sebut pahlawan demokrasi ini, lalu beri santunan 50 juta rupiah perkorban mereka yang berpulang,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (23/4/2019).
Lanjut Emil, sapaan akrab Gubernur, teknis pengiriman santunan dilakukan melalui proses transfer ke nomer rekening, sehingga tidak langsung dilakukan. Dalam hal ini pihaknya masih menghimpun dan memverifikasi data sebelum mentransfer uang penghargaan.
“Jadi prosesnya by name by address nya tidak secepat yang kita bayangkan. Nanti kami transfer, setelah data nomer rekening masuk dan data keluarga petugas yang meninggal terverifikasi,” ujar Emil.
Selain itu, orang nomor satu di Jabar itu pun memberikan perintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi petugas pemilu yang masih bekerja.
“Proses pemilu ini belum selesai. Mungkin emosinya belum stabil dan fisiknya melemah. Sampai minggu ketiga Mei kan masih berlangsung, jangan ada lagi berita tambahan yang meninggal dunia,” katanya.
Pun, Emil meminta penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, terutama terkait tugas teknis dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Sehingga, tidak ada lagi nyawa manusia melayang karena pekerjaan yang terlalu berat.
“Peristiwa ini buah dari keputusan yang tidak dihitung secara maksimal. Evaluasi apapun pilihannya jangan sampai mengorbankan nyawa. Keputusan ini kan hasil dari keputusan semua unsur pemerintah,” bebernya.
Sementara itu,Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok mengatakan, peristiwa ini adalah kondisi luar biasa dari perspektif yang tidak baik. Rifqi berjanji, akan melibatkan Bawaslu untuk melakukan evaluasi pemilu serentak ini.
Rifqi pun mengapresiasi adanya perintah dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan petugas medis bagi petugas pemilu yang masih bekerja. (Red)
