JABARNEWS | GARUT – Rapat Paripurna pelantikan 50 anggota DPRD terpilih Periode 2019-2024 di warnai aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Patriot, Kabupaten Garut, menuntut wakil rakyat melakukan tugasnya sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Puluhan orang yang berunjukrasa itu menyampaikan aspirasi dengan berbagai tuntutan kepada legislator yang baru salah satunya penataan PKL di kawasan perkotaan Garut. Selasa (13/8/2019).
Sempat terjadi kericuhan antara massa dengan anggota kepolisian ketika pengunjuk rasa memaksa ingin masuk ke Gedung DPRD Garut, namun akhirnya situasi kembali tenang.
Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang menyampaikan, aksinya bersama mahasiswa untuk meminta perhatian kepada anggota DPRD Garut yang baru dilantik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
Meskipun tidak dapat bertemu langsung dengan anggota DPRD Garut, Tatang meyakini legislator itu mendengar segala tuntutan massa dan akan memperjuangkannya.
“Kami minta anggota DPRD Garut yang baru bekerja yang baik,” katanya.
Ia mengungkapkan, PKL yang berada di Jalan Ahmad Yani siap menata diri agar tidak terlihat kumuh sehingga PKL tetap bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pemkab Garut juga, kata dia, dipersilakan memperbaiki kondisi dua Gedung PKL yang sudah dibangun di Jalan Guntur sebagai tempat relokasi bagi PKL.
“Selama masa itu (perbaikan), kami minta ke pemerintah masih bisa pakai Jalan Ahmad Yani,” katanya.
Mahasiswa berharap, legislator-legislator yang baru saja terpilih dan dilantik bisa segera memberikan perubahan positif yang nyata bagi kepentingan masyarakat, dan bukan lagi mengedepankan ego pribadi maupun kelompok. (Ara)
Jabar News | Berita Jawa Barat
