JABARNEWS | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 kepada kepala daerah Jawa Barat.
Buku tersebut diterima Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dalam agenda penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2020 oleh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/19).
Dalam arahannya, Jokowi meminta usai DIPA untuk kementerian/lembaga dan TKDD bagi pemerintah daerah diserahkan, para penerima anggaran cepat bergerak khususnya terkait belanja modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih awal.
“Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal,” katanya.
Presiden ke-7 itupun meminta kepada para menteri dan kepala daerah agar realisasi belanja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya titip, saya minta jangan hanya send yang diurus tapi juga delivered. Artinya, bukan hanya realisasi belanja yang habis tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan negara merupakan kerja besar dan kerja tim dalam rangka membawa kepada tujuan nasional agenda besar negara ini.
“Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah, sehingga nanti hasilnya besarnya akan kelihatan. Saya minta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota betul-betul kerja bersama,” jelasnya.
Terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi berharap, program-program yang bersinggungan dengan pengembangan SDM dilakukan secara serius. Tujuannya agar melahirkan SDM unggul dan berkualitas.
“Bukan hanya dapat sertifikat, tapi juga riil, konkret, SDM kita benar-benar naik atau meningkat bukan hanya sertifikat. Saya akan kontrol bahwa uang untuk (pembangunan) SDM itu benar-benar menetas, benar-benar mencetak skill,” tutupnya.
Perlu diketahui, dalam APBN 2020 sendiri, Rp 2.540,4 triliun ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp 909,6 triliun dialokasikan kepada 87 kementerian dan lembaga sementara Rp 856,9 triliun dialokasikan untuk TKDD. (RNU)
