JABARNEWS | BANDUNG – Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Kamil menyebutkan ada 128.615 disabilitas di Jabar yang memerlukan perhatian khusus pemerintah dan masyarakat.
Perhatian khusus agar mereka mendapatkan perlindungan, kebahagiaan dan kesempatan yang maksimal, karena setiap anak berhak bahagia.
“Setiap anak berhak memaksimalkan potensi dirinya dengan diberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian,” kata Atalia saat memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) dengan tajuk Gebyar Penyandang Disabilitas Internasional Fun With Disability mengangkat tema ‘Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul’ di halaman Museum Geologi, Kota Bandung, Sabtu (7/12/2019).
Untuk itu, kata Atalia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan menyediakan sekolah inklusi agar anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan layak yang menjadi haknya.
Dia mengapresiasi pemkab/pemkot yang konsisten berupaya menjadi kabupaten/kota layak anak yang menciptakan ruang agar disabilitas mampu mengembangkan potensi diri, kemandirian, kecerdasan, akhlak mulia dan peduli sesama, serta memiliki daya saing.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur, menuturkan, Jawa Barat sendiri saat ini sedang berfokus menuju Provinsi Layak Anak. Untuk itu Pemprov Jabar selalu intens bersinergi dengan berbagai komponen di Gugus Tugas Provinsi Layak Anak.
“Jawa Barat menjadi Provinsi Layak Anak diharapkan dapat terwujud di tahun 2023 dengan indikator, 27 kabupaten/kota layak anak, 627 kecamatan layak anak (Kelana) dan 5.957 desa/kelurahan layak anak (Dekela),” ujar Poppy.
Poppy menjelaskan, berdasarkan SUSENAS tahun 2018, populasi kelompok anak usia 2-18 tahun kategori disabilitas sedang dan berat mencapai 7 persen atau sekitar 2,48 juta anak.
Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar menambahkan, Indonesia masih menghadapi masalah pelik dalam penanganan disabilitas anak terutama datang dari internal keluarga.
“Masih banyak keluarga menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu. Jadi anak terbatas aksesnya atas pendidikan dan masa depannya,” ucap Nahar.
Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak. Nahar mengajak, Pemprov Jabar lebih aktif mendorong kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak disabilitas.
“Kami harap Pemprov Jabar, khususnya Ibu Atalia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK menjadi duta anak-anak dan menyampaikan pesan ini kepada keluarga terutama ibu-ibu dan pendamping anak di lingkungan masing-masing. Bahwa semua anak sama, dan tidak ada ruang tertutup bagi anak-anak disabilitas untuk memiliki masa depan,” paparnya.
Pada HDI tingkat provinsi ini, anak-anak disabilitas menunjukkan bakat dan kemampuan melalui ajang ‘Menteri Bintang Mencari Bakat’.
Anak-anak secara bebas diajak mengekspresikan perasaan mereka melalui kegiatan melukis bersama seluruh peserta pada kain sepanjang 30 meter. (Rnu)
