JABARNEWS | MAJALENGKA – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara pasif ikut kampanye pasangan calon (Paslon) tertentu, jangan dulu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Alasannya, selama dia hanya duduk mendengarkan secara pasif visi misi Paslon tertentu, hal itu tidak melanggar kode etik dirinya sebagai ASN. Asalkan tidak ada atribut apapun dalam pakaian yang dikenakan ASN dimaksud.
Klausul yang dilarang yakni ASN tersebut terlibat aktif menjadi juru kampanye, serta menyuarakan dan mempromosikan, agar masyarakat memilih dan mendukung paslon yang menjadi pujaan hatinya.
Itu terungkap dalam Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilihan Lapangan Pemilu 2018 yang berlangsung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jumat (20/4/2018). Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Majalengka, Nana Rukmana.
Dalam kesempatan tersebut, terlibat diskusi hangat antara Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan Narasumber. Sementara dalam soal pengawasan kepemiluan, narasumber memaparkan tentang UU No 1 Tahun 2012 tentang Pilkada dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
“Untuk tata cara kampanye diatur dalam peraturan KPU No 4 tahun 2017. Diatur juga dalam Peraturan Bawaslu No. 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye. UU itu masih bersifat umum, maka diatur lebih spesifiknya oleh PKPU dan peraturan Bawaslu,” ungkapnya.
Nana menambahkan, jika ada ASN yang ikut secara pasif ketika kampanye, sebetulnya itu tidak menjadi masalah atau persoalan. Sebab yang menjadi persoalan, adalah ketika ASN terlibat langsung secara aktif. Jika hanya peserta, duduk mendengarkan itu tidak masalah.
“Bersalaman dengan paslon, juga tidak masalah. Yang salah adalah ikut selfie, foto bareng dengan salah satu paslon.Misalnya ketemu di hajatan teman, ada paslon, ASN diajak bersalaman hal itu tidak apa-apa. Justru sekarang malah pada ketakutan, jadi panwas juga harus jeli, termasuk yang melaporkan, harus dilihat dulu ASN yang hadir kampanye itu, aktif atau tidak,” pungkasnya. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
