JABARNEWS | CIANJUR – Aktivis yang tergabung dari LSM Ampuh Kabupaten Cianjur mempertanayakan kinerja dan pelayanan Dinas Sosial (Dinsos)
Ketua LSM Ampuh Cianjur, Ustad Yana Nurzaman mengatakan bila memperhatikan langkah-langkah, yang dilakukan Dinsos serta kebijakannya, dalam ruang lingkup pelaksanaan program sembako 2020, dinilai merugikan, seolah memfasilitasi kepentingan pengusaha atau oknum pengurus salah satu organisasi pemerintah.
“Dalam pelaksanaannya program BPNT, yang selama program bantuan ini berjalan sampai saat ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Cianjur ini adalah suatu hal yang tidak wajar, di luar tupoksi tikor, dan berpotensi menghadirkan conflict of interest,” ujar Yana Rabu (11/03/2020)
Ia menegaskan, bahwa hal tersebut bisa meruksak wibawa atau cita buruk Pemerintahan Daerah (Pemkab) Cianjur secara umum.
Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Cianjur, Dindin Amaludin menyatakan, apa yang disampaikan akan ditampung dulu serta dimusyawarahkan.
“Secapatnya, akan menindaklanjuti, pada dasarnya, minta kerjasama dengan baik, kepada semua pihak bisa mengawasi dan memantau program BPNT melalui bantauan sembako. Artinya bisa terserap dan dirasakan manfaatnya secara menyeluruh, khususnya warga Cianjur,” ujarnya.
“Jadi jagan sampai tumpah tindih, jangan selalu pihak kedinasan yang disalahkan menjadi sasaran. Mialanya tikor itu padahal bisa mengawasi, dan memantau,” pinta dan keinginan, Dindin Amaludin kepada JabarNews.
Ia menambahkan, kedepannya diharapkan tikor bisa mengawasi sebelum ada keluhan dari masyarakat, beras akan keluar. Bahkan dari tingkat kecamatan pun harus bisa turuntangan membantu, jadi bisa sinergis dan ada langkah solusi terbaik.
“Secara teknis itu ada di bagian teknis melalui bidangnya. Yaitu bagian pemberdayaan, kalau dirinya hanya di dalam pelayanan kantor saja, bukan di luar,” ujar Dindin.
Sekdis terakhir menyampaikan, sehingga bilamana ada keluhan dan lainnya bisa diatasi dan antisipasi sejak dini, bisa langsung datang ke dinas. (Mul)