JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mempertanyakan terkait kebijakan vaksin Covid-19 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang akan digratiskan atau tidak untuk masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dalam reformasi sistem kesehatan daerah Pemprov Jabar, belum secara tegas menyinggung soal kebijakan vaksin Covid-19.
“Apakah akan digratiskan atau tidak bagi rakyat Jawa Barat,” kata Gus Ahad sapaan akrabnya di Bandung, Sabtu (12/11/2020).
Dia menjelaskan, walaupun ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan Provinsi Jabar. Namun, lanjut dia, penegasan bahwa vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh lapisan masyarakat Jabar adalah suatu hal yang penting.
“Mengapa? Karena vaksin dalam kondisi pandemi seperti ini adalah sebuah kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditawar, apalagi dikomersialisasikan,” jelasnya.
“Pemerintah harus hadir, agar kebutuhan dasar rakyat terbebas dari Covid-19 tersebut dapat terpenuhi,” tambahnya.
Gus Ahad kembali menegaskan bahwa akibat adanya perubahan mendasar sebagai dampak Pandemi Covid-19. Yang menjadi pertanyaan, apakah Vaksin digratiskan atau beli.
“Untuk itu, dampak Pandemi Covid-19 dan penanggulangannya harus menjadi porsi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan alasan-alasan lainnya,” tutupnya.
Penulis: Rian Nugraha
