JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh penerima dana hibah keagamaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara jelas dan terukur.
Penegasan itu disampaikan usai ia memutuskan untuk menyetop sementara penyaluran hibah keagamaan menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.
“Saya tidak berbicara pada perorangan, tapi seluruh penerima dana hibah provinsi, siapa pun dia, dari mana pun dia harus mempertanggungjawabkan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban harus mencakup dua aspek, yaitu fisik dan administrasi. Jika dana digunakan untuk pembangunan fisik, maka hasil bangunan tersebut harus mencerminkan kualitas yang sebanding dengan nilai anggaran yang diterima.
“Pertanggungjawaban fisik, kalau itu dalam bentuk bangunan, maka bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan,” tegasnya.
