JABARNEWS | BANDUNG – Sorotan tajam DPRD Kota Bandung terhadap masih lemahnya kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat respons tegas dari Wali Kota Muhammad Farhan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat, 4 Juli 2025, Farhan menegaskan bahwa digitalisasi akan menjadi strategi utama untuk memperkuat fondasi fiskal Kota Bandung melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, perluasan basis pajak dan efisiensi pemungutan tak bisa lagi ditunda. Oleh karena itu, Pemkot Bandung memilih untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Digitalisasi Jadi Tulang Punggung Optimalisasi PAD
Menjawab pandangan Fraksi PKB dan Fraksi Partai Gabungan Nasional Demokrat, Farhan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan memaksimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap. Salah satu caranya yaitu dengan membenahi sistem layanan publik berbasis digital.
“Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal,” tegas Farhan di hadapan para anggota DPRD.
Ia menambahkan, transformasi ini tidak hanya mencakup sistem administrasi perpajakan, tetapi juga integrasi data antar instansi. Dengan demikian, monitoring pajak dan retribusi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan real-time.
Efisiensi Pemungutan, Perluasan Basis Pajak
Lebih lanjut, Farhan menyebut bahwa pemanfaatan teknologi akan mempercepat proses pemungutan pajak. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban daerah.
“Dengan teknologi, kita bisa menekan inefisiensi dan mempercepat aliran data fiskal. Ini penting agar kebijakan keuangan kita berbasis data yang akurat,” kata Farhan.
Ia menegaskan, penguatan sektor fiskal bukan semata upaya administratif. Namun, langkah ini akan berdampak langsung terhadap pembiayaan pembangunan, terutama di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, layanan dasar, dan ekonomi kreatif.
DPRD Dukung Langkah Strategis Farhan
Seluruh fraksi DPRD sebelumnya telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2025. Salah satu sorotan terbesar datang dari isu rendahnya PAD dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menyampaikan bahwa pembahasan Raperda ini akan dilanjutkan dalam forum teknis Badan Anggaran. Ia juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemerintah Kota dalam menjawab kritik dan masukan fraksi-fraksi.
“Kepada rekan-rekan di Badan Anggaran kami mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah Swt. senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan agar tugas ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Asep.
Sementara itu, Wali Kota Farhan menutup tanggapannya dengan komitmen bahwa seluruh proses penyusunan perubahan APBD akan dilaksanakan secara transparan. Bahkan, masyarakat dapat mengakses informasi melalui situs resmi bandung.go.id dan ikut serta dalam program “Akselerasi Kewilayahan” yang melibatkan partisipasi publik di tingkat RW.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, maju, dan berpihak pada seluruh warganya,” pungkasnya.(Red)
