JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin menegaskan pentingnya akurasi data kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.
“Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana, yakni apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Dan sejauh ini keluhan utamanya masih seputar data,” ujar Acep di Bandung, Senin (13/10/2025).
Menurut Acep, evaluasi langsung terhadap pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia menilai masih banyak laporan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran dalam program penting seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Masalah utama yang sering muncul adalah data penerima manfaat yang belum mutakhir. Ada warga yang seharusnya mendapat bantuan tapi belum terdaftar, sementara ada juga yang sudah tidak layak tapi masih tercatat,” jelasnya.
