JABARNEWS | BANDUNG – Kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor air menjadi sorotan serius Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja ke BBWS Ciliwung Cisadane, Rabu (11/02/2026) lalu, para legislator menegaskan perlunya penguatan sistem perizinan dan pengawasan pemanfaatan air.
Anggota Pansus XI DPRD Jabar, Zulkifli Chaniago, mengungkap masih ditemukannya pelanggaran volume pengambilan air di sejumlah titik. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan daerah jika tidak ditangani secara tegas dan sistematis.
“Dalam beberapa kunjungan, kami menemukan masih banyak pelanggaran terkait volume pemanfaatan air. Dinas Sumber Daya Air harus tegas dalam menegakkan aturan mengenai batas volume sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BBWS dan Dinas Sumber Daya Air juga perlu diperkuat,” tegas Zulkifli.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi membuka ruang penyimpangan, mulai dari ketidaksesuaian izin hingga potensi kehilangan pendapatan daerah.
Sementara itu, Pimpinan Pansus XI DPRD Jabar, Yusuf Maulana, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah disusun dirancang khusus untuk memperjelas tata kelola dan perizinan sumber daya air, sekaligus mendorong optimalisasi kontribusi sektor ini terhadap PAD.
