JABARNEWS | BANDUNG – Setahun kepemimpinan Wali Kota Farhan – Wakil Wali Kota Erwin, krisis sampah justru menjadi cermin belum hadirnya solusi konkret di Kota Bandung. Di tengah 1.546 Petugas Gaslah yang telah dikerahkan, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah ruas jalan, memicu polusi, kemacetan, hingga gangguan kesehatan warga. Publik pun mulai mempertanyakan: di mana terobosan yang dijanjikan?”
Evaluasi satu tahun pemerintahan ini disampaikan Susanto Triyogo A, S.ST., MT, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS. Ia menilai, berbagai persoalan mendasar kota belum tertangani secara sistemik dan terukur.
Menurutnya, Bandung saat ini berada di persimpangan arah kebijakan. Kota ini memiliki potensi besar. Namun, tanpa keberanian dan eksekusi nyata, potensi tersebut hanya akan menjadi slogan.
Bandung Kota Metropolitan dengan Tekanan Tinggi
Secara geografis, Bandung berada di cekungan. Kota ini juga berstatus Ibu Kota Jawa Barat. Kepadatan penduduknya sangat tinggi atau high density.
Di sisi lain, berdasarkan RTRW, Bandung memiliki core business sebagai kota jasa dan perdagangan. Potensi ekonomi kreatif, digitalisasi, teknologi, pendidikan, hingga pariwisata sangat terbuka.
Namun demikian, Susanto mengingatkan bahwa tanpa tata kelola profesional, tekanan lingkungan akan semakin berat.
Ia menegaskan, “Peran Pemerintah Kota Bandung harus bisa mencerminkan kinerja dengan good government-nya melalui tata kelola yang profesional agar good governance sebagai pelayanan publik dapat bermanfaat untuk masyarakat.”
Krisis Sampah: Efek Domino ke Lingkungan dan Kesehatan
Persoalan sampah menjadi isu paling krusial.Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, solusi alternatif dinilai belum konkret dan berkelanjutan.
Pemkot Bandung membentuk 1.546 Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah). Namun, hasil pengawasan di lapangan dinilai belum signifikan.
“Relatif tidak ada perubahan yang signifikan bahkan sampah kian menumpuk di berbagai tempat bahkan roda-roda sampah sampai disimpan di pinggir jalan,” ujar Susanto.
Akibatnya, muncul efek domino. Sampah menimbulkan polusi udara. Bau menyengat mengganggu pejalan kaki. Jalan menyempit karena tumpukan dan roda sampah. Kemacetan pun meningkat. Risiko kesehatan warga ikut terdampak.
Selain itu, sistem daur ulang berbasis 3R dinilai belum efektif. Edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif. Inovasi teknologi pengolahan juga belum menjadi prioritas.
Susanto menekankan, “Sudah saatnya Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah menjadi green economy yang memiliki manfaat multiplier effect dimana target dari sistem pengelolaan sampah tersebut menjadi zero waste.”
Ia menambahkan, tanpa kebijakan strategis, krisis ini berpotensi menjadi ancaman ekologis serius bagi keberlanjutan Kota Bandung.
Kemacetan: Transportasi Publik Belum Terintegrasi
Selain sampah, kemacetan juga semakin menggerus produktivitas warga.
Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik terintegrasi. Sinkronisasi tata ruang dan mobilitas belum berjalan optimal.
Pemkot telah mengoperasionalkan angkot pintar. Namun, angkot lama masih beroperasi. Bahkan masih berhenti sembarangan saat menaikkan penumpang.
Situasi ini memicu tumpang tindih layanan. Kemacetan pun semakin parah.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan angkutan umum tersebut minim penumpang. Karena itu, Susanto menilai perlu langkah strategis dan konkret agar pengelolaan angkutan umum lebih efektif dan konsisten.
Pengangguran Tinggi di Kota Kreatif
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif.
Namun, realitas menunjukkan belum ada langkah terukur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
UMKM dan sektor kreatif dinilai belum mendapat stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.
Dampaknya terlihat pada masih tingginya tingkat pengangguran. Terutama akibat PHK dan sulitnya lulusan sarjana mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Padahal, sektor inilah yang seharusnya menjadi kekuatan utama kota.
Infrastruktur dan Banjir: Pola Tambal Sulam
Masalah lain yang disorot adalah infrastruktur jalan dan banjir.
Perbaikan jalan dinilai masih menggunakan pola tambal sulam. Koordinasi antar-dinas dan kewilayahan belum optimal. Kualitas pekerjaan kerap tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga perbaikan tidak bertahan lama.
Selain itu, penanggulangan banjir berjalan lambat. Setiap hujan deras, banjir kembali terjadi.
Susanto mendorong langkah strategis. Ia menyebut pentingnya koordinasi lintas daerah, terutama wilayah hulu sungai. Selain itu, pembangunan drainase berkelanjutan, penambahan Ruang Terbuka Hijau di sempadan sungai, taman kota, hingga pembangunan sumur resapan harus dilakukan secara masif dan sistemik.
Semua itu, kata dia, penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Pemkot Bandung telah mengumumkan sejumlah kebijakan. Di antaranya digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan heritage. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga disebutkan.
Namun, sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan.
Menurut Susanto, warga membutuhkan pelaksanaan program nyata. Bukan sekadar komunikasi publik yang baik.
Bandung Butuh Signature Program
Ia menilai setiap kepemimpinan membutuhkan identitas yang jelas. Hingga kini, belum terlihat “signature program” yang benar-benar menjadi penanda arah baru pemerintahan.
“Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan kota,” tegasnya.
Kini, pilihan ada di tangan pemerintah kota. Bandung tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Kota ini harus melangkah maju dengan kebijakan terukur dan keberpihakan nyata kepada warga.(Red)
