JABARNEWS | INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu memilih bersikap hati-hati dalam merespons instruksi pemerintah pusat terkait kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini, kebijakan tersebut belum diberlakukan di lingkungan Pemkab Indramayu.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam. Fokus utama pemkab adalah menimbang urgensi serta dampak nyata yang akan dihasilkan jika pola kerja tersebut diterapkan di wilayahnya.
“Terkait WFH, kita sedang lihat apakah ada pengaruhnya tidak di Indramayu? Kalau tujuannya adalah untuk pengurangan BBM, signifikasinya terlihat jelas atau tidak, dan nanti terhadap fungsi pelayanan juga berpengaruh tidak,” kata Lucky di Pendopo Indramayu, Minggu, 5 April 2026.
Kekhawatiran Penurunan Kualitas Layanan
Lucky mengungkapkan kekhawatirannya jika kebijakan WFH dipaksakan tanpa perhitungan matang. Ia tidak ingin upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan justru berdampak minim, namun di sisi lain mengorbankan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan birokrasi.
