Ditegaskan, BPJS Ketenagakerjaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan bahwa tenaga pendidik keagamaan sebagai bagian dari masyarakat pekerja memiliki akses perlindungan sosial yang layak.
Hal ini selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain itu juga berdasarkan KepGub Nomor 406/Kep.276-Kesra/2025.
Pada tahun 2025 ini jumlah tenaga kerja pendidik keagamaan di Jawa Barat sebanyak 350.000 tenaga kerja.
Namun, yang terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru 41.000 tenaga kerja, atau 12%-nya, yang bersumber dari Dana APBD.
