Dadang menyebut pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis, namun belum membuahkan hasil di lapangan.
“Retak itu sudah bukan lagi ucapan dan tulisan, saya sudah menyampaikan. Kalau seandainya ini menunggu ambrol dulu, saya akan sampaikan langsung kepada Menteri PU atau pemerintah pusat. Ini membahayakan sebelum ada korban jiwa,” ujar Dadang saat dikonfirmasi, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlalu lambat dalam menangani infrastruktur yang memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat.
Menurut Dadang, persoalan koordinasi antarwilayah, termasuk kawasan Sapan Tegaluar, Cipamokolan, dan Bojong Mas, perlu menjadi bahan evaluasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
Dadang juga mendorong pemerintah pusat dan provinsi agar lebih aktif menyerap aspirasi kepala daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan.
