Salah satu opsi yang kini dikembangkan adalah harmonisasi anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pengelola ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, dan pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi juga kabupaten/kota dan pemerintah pusat,” tegasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
