JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tiga sektor utama yaitu infrastruktur, pengelolaan sampah, dan peningkatan layanan dasar menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kepastian ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Jumat, 28 November 2025, yang sekaligus mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD 2026.
Farhan menyatakan pengesahan APBD 2026 menjadi langkah awal bagi Pemkot Bandung untuk mengeksekusi berbagai program strategis mulai awal tahun depan. “Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah menjelang 2026 berada dalam situasi terkendali. Menurutnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak terlalu besar menjadi indikator positif. “Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” kata Farhan.
Meski nilai APBD mengalami penurunan dari rencana awal, Farhan memastikan Pemkot Bandung akan menggenjot pendapatan. “APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 triliun tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” jelasnya.
