Di sektor pengendalian bencana dan pelayanan dasar, anggaran juga disiapkan untuk penanganan banjir di daerah aliran sungai, penyelesaian program listrik masyarakat miskin senilai Rp78 miliar, serta pembangunan penerangan jalan umum Rp473 miliar.
KDM menegaskan bahwa fokus prioritas ini membuat beberapa OPD harus menahan diri dari program rutin yang dinilai tidak memberi dampak signifikan.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” ujarnya.
Tahun 2026 juga menjadi momentum pembangunan desa. Pemprov Jabar akan menerapkan pembangunan ruas jalan desa dengan beton berbasis swadaya: pemerintah provinsi menyiapkan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa memperoleh upah.
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” tandas KDM.
