“Kita masih mempunyai beban dana PEN hampir Rp600 miliar setiap tahun, kita harus membiayai Al Jabbar hampir Rp50 miliar setiap tahun, Kertajati hampir Rp100 miliar setiap tahun, dan tunggakan BPJS tinggal Rp300 miliar,” kata Dedi.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Dedi menegaskan bahwa alokasi belanja pembangunan justru mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya anggaran infrastruktur jalan yang meningkat dari Rp3,5 triliun menjadi Rp4,5 triliun pada APBD 2026.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan di internal pemerintahan. Upaya tersebut antara lain dengan mematikan listrik di sejumlah gedung pemerintahan serta membatasi kegiatan seremonial.
“Kegiatan seremonial hanya untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Penghematan juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu. Saat ini, tamu pemerintah yang berkunjung ke Jawa Barat hanya disuguhi air putih. Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar dipangkas menjadi Rp500 juta per tahun dan difokuskan hanya untuk kegiatan Agustusan serta Hari Jadi Jawa Barat.
