“Garuda kan mau terbang ke sana, tapi kan harus ngerahin ASN saya jujur saja, walaupun nama saya gambar saya dipasang, saya gak setuju. Kenapa gak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial, walaupun saya ikut ngomong, jadi saya itu ngomong promosi, tapi kalau didorong PNS diwajibkan apalagi nggak boleh itu. Kenapa? Tidak akan melahirkan benefit komersial,” ujar dia.
Menurut Dedi, jika kursi penerbangan umrah harus diisi dengan pengerahan aparatur sipil negara, maka operasional bandara tidak akan berkelanjutan.
Ia menegaskan APBD Jawa Barat seharusnya digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Memang sudah satu peenrbangan besok mau diterbangin ASN lagi kan nggak bisa gitu lho? Kurang sehat, maksud saya APBD Provinsi Jawa Barat itu harus memiliki manfaat dan benefit bagi kepentingan rakyat Jawa Barat,” kata Dedi. (rep)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
