JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah harus terukur dan memberi manfaat nyata seiring disepakatinya APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun.
“Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan. Harus ada output, outcome, dan benefit yang memadai bagi publik,” ujar Dedi di Bandung, Kamis (14/8/2025).
Di bidang pendidikan, ia menyoroti minimnya pembangunan SMA/SMK di perkotaan akibat tingginya harga lahan. Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta tak beroperasi dan integrasi gedung SMP–SMA untuk efisiensi. Targetnya, pada 2026–2027 seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang menengah.
Di sektor kesehatan, Dedi menilai kasus kusta dan TBC tinggi di Kabupaten Bekasi perlu ditangani dari akar masalah melalui rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi, bukan hanya biaya pengobatan.
Ia juga menyoroti lonjakan migrasi peserta BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi mengganggu fiskal daerah dan keuangan rumah sakit. “Masalah sederhana ini bisa menimbulkan kekacauan fiskal,” katanya.
