“Maka harus dipantau dan diinvestigasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara langsung agar tidak terjadi di masa mendatang,” tuturnya.
Ia meminta pihak kepolisian segera turun tangan jika tim investigasi menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.
Senada dengan legislatif, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan keprihatinan serupa. Meski posisi Pemprov Jabar hanya sebagai pembina wilayah, Herman mendorong audit internal yang transparan demi menjaga keselamatan pasien.
“Kami tentu menyesalkan kejadian di RSHS, tapi yang harus dilakukan sekarang adalah mengambil hikmah dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Herman.
Herman menegaskan wewenang penuh mengevaluasi sistem dan SDM berada di tangan Kemenkes.
