Adapun hari Jumat hanya bersifat kondisional sesuai dengan urgensi pelayanan di lapangan.
Meski ada fleksibilitas bagi staf, Herman memberikan catatan keras bagi para pemangku kebijakan di tingkat atas.
”Namun demikian, saya menekankan para kepala dinas dan pejabat struktural tetap wajib hadir, baik di kantor maupun di lapangan, untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Jadi Jumat itu pun dengan catatan para kepala dinas dan pejabat struktural harus tetap nongkrong, bukan hanya di kantor, tapi di lapangan,” tutur Herman di Bandung, Jumat, 10 April 2026.
Ia menambahkan bahwa prinsip utama dari kebijakan ini adalah efisiensi yang tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. Sektor krusial seperti rumah sakit dan pendapatan daerah tetap beroperasi penuh tanpa sistem WFH.
”Khusus untuk layanan langsung seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), itu tidak ada WFH, jadi tetap siaga. Kebijakan WFH difokuskan untuk ASN yang bekerja di sektor back office, seperti analisis dan administrasi internal,” tandasnya.
Pemkot Bandung Fokus Hemat BBM
Berseberangan dengan kebijakan provinsi, Pemerintah Kota Bandung memilih untuk tegak lurus dengan arahan pusat.
